Kenapa Gelombang PHK Terjadi di Indonesia?

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tentu salah satu kabar buruk bagi pekerja yang terdampak, dan yang jadi masalah di Indonesia masih banyak pekerja yang tidak diberikan haknya setelah di-PHK dari tempat dia bekerja. Hak-hak pekerja yang terdampak PHK itu berupa uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Menurut saya, hak setelah PHK bukan menjadi isu satu-satunya hak pekerja di Indonesia yang jarang dipenuhi pemberi kerja. Jam lembur, dan jatah cuti juga seringkali menjadi hak-hak yang tidak terpenuhi oleh para pekerja di Indonesia. Ada banyak cerita terkait hal ini dan tidak semua diselesaikan sesuai prosedurnya (aturan yang berlaku).

Ada banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran di tahun 2022 ini, skalanya bukan cuma Nasional di Indonesia saja, nyatanya perusahaan besar di luar Indonesia juga melakukan hal yang serupa. Tulisan ini tidak membahas mengenai hak-hak para pekerja yang terdampak PHK, namun akan memperlihatkan dari sudut pandang entitas usaha dan sudut pandang bisnis.

Salah satu entitas raksasa yang melakukan PHK massal adalah induk Google, Alphabet inc, Meta pun demikian. Ada juga entitas teknologi lainnya yaitu HP inc, perusahaan produsen gadget. Beberapa entitas yang namanya sudah besar di Indonesia juga tak dapat menahan gelombang PHK mulai dari Shopee, Goto (Gojek Tokopedia), OYO, Ajaib Investasi, Zenius dan juga HnM. Mungkin kabarnya kebanyakan perusahaan rintisan (start-up) yang melakukan PHK tahun 2022 ini, namun jangan salah PT Indonsat Tbk, atau lebih dikenal dengan indosat Ooredoo Hutchison (IOH) juga melakukan PHK besar-besaran tahun 2022 ini, juga perusahaan ekspedisi Si Cepat.

Bagaimana dengan hak-hak karyawan yang kena PHK dari perusahaan-perusahaan tersebut ya? Pesangon aman? Kabarnya sih aman ya, tapi bahasan itu bukan disini ya tempatnya.

...

Ketika terjadi PHK massal, tidak jarang mereka yang terdampak PHK komplain dan tidak terima dengan putusan perusahaan untuk melakukan PHK, apalagi dengan jumlah yang cukup besar. Namun masalahnya bukan tentang seberapa banyak karyawan yang akan terdampak dan apakah hak-hak nya akan diberikan setelah PHK terjadi, tapi kenapa perusahaan mesti melakukan PHK. Pertanyaan ini yang harusnya dijawab terlebih dahulu sebelum melakukan penolakan. Karena risiko-risiko setelah melakukan PHK adalah pertimbangan yang cukup besar bagi perusahaan pastinya, karena bukan hanya bertabrakan dengan karyawan yang terdampak PHK, tapi dengan situasi sosial-ekonomi daerah perusahaan itu beroperasi, termasuk asosiasi pekerja, buruh dan teman-teman sebayanya yang tentu menjadi penghambat operasi perusahaan bila ada aksi penolakan yang massif dan aktif tepat setelah dilakukannya PHK. Selain dapat menghambat operasional perusahaan, nama baik juga bisa berdampak? Nama baik yang perlu dipertahankan juga menjadi alasan untuk tidak melakukan PHK. Maka bisa dikatakan kalau pilihan melakukan PHK besar-besaran bukanlah pilihan yang mudah untuk dipilih, dari sudut pandang bisnis.

Sebelumnya kita juga harus memahami bagaimana kondisi makro-ekonomi dunia sekarang. karena setidaknya ada faktor eksternal selain faktor internal perusahaan yang menjadi salah satu faktor pemicu munculnya aksi PHK massal. Kondisi itu adalah dinaikkannya suku bunga Bank Sentral, bukan cuma dari Bank Indonesia (BI) tapi global sepert The FED, inflasi yang hampir seluruh dunia merasakan dampaknya, dan tentu konflik antara dua negara yang masih belum ada titik akhir penyelesaian. Lantas hubungannya apa dengan melakukan PHK besar-besaran? Tentu secara langsung tidak begitu berpengaruh, namun tantangan-tantangan global dan kondisi seperti sekarang yang masih tidak jelas kedepannya bagaimana membuat perusahaan kesusahan untuk dapat bertahan. Apalagi pesimisme resesi yang dicanang-canangkan akan terjadi tahun 2023.

Jadi secara realistis, kita dapat melihat PHK besar-besaran adalah salah satu cara untuk membuat perusahaan bisa bertahan dari ketidakjelasan tantangan makro-ekonomi seperti sekarang. Bukan dalam artian mendorong normalisasi PHK massal, hanya saja pilihan melakukan PHK massal adalah salah satu dari sekian cara untuk dapat bertahan dari situasi yang buruk. Kita realistis saja, jika kita adalah seorang pengambil keputusan atau top manager di sebuah perusahaan, dan akan melakukan pemangkasan biaya agar perusahaan dapat mencapai target profit demi survivability, maka keputusan apa yang akan menjadi pilihan? Karena disaat kita berbicara mengenai survivability perusahaan, berarti kita tidak hanya berbicara soal 100 atau 500 karyawan, tapi seluruh karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut. Lantas apa pilihan anda?

Pemangkasan biaya adalah metode paling tepat untuk dilakukan saat perusahaan berada dikondisi yang buruk dari sisi keuangan. Namun disisi lain, ada juga pilihan memperbanyak produksi dan meningkatkan penjualan, namun dua pilihan ini perbedaannya sangat kontras. Pemangkasan biaya dapat dikontrol dari sendiri (diri perusahaan), karena seberapa banyak dan besar biaya yang dikeluarkan ya bergantung dengan kapasitas produksi, aktivitas operasional, dan tanggungan perusahaan secara menyeluruh. Berbeda dengan peningkatan produksi dan penjualan, ini sangat bergantung dengan faktor eksternal yaitu pelanggan (costumer). Jadi bila memilih satu dari dua pilihan itu, sebagai manajemen akan mengambil keputusan mana? Pemangkasan biaya sepertinya lebih menjanjikan.

Oke setelah memilih untuk melakukan pemangkasan biaya, biaya-biaya apa saja yang akan kita review sebagai manajemen? Tentu biaya yang kiranya tidak begitu berpengaruh dengan aktivitas operasional bila memang ada yang berlebihan biayanya. Namun bila tidak ada? pemangkasan biaya yang cukup besar selain biaya bahan baku (faktor produksi) atau sejenisnya tentu tidak akan dipangkas terlebih dahulu, karena itu adalah biaya inti yang harus keluar dalam proses produksi, nah faktor kedua adalah tenaga kerja. Perlu diingat bahwa, biaya tenaga kerja adalah salah satu biaya yang cukup besar dalam post-post laporan keuangan laba/rugi. Sebagai manajemen apakah etis bila gaji karyawan diturunkan demi menekan biaya? Lantas pilihan yang cukup ekstrem apakah menjadi pilihan yang menjanjikan? melakukan PHK dengan skala besar?

Kenyataannya memang demikian, perusahaan melakukan PHK demi menekan biaya-biaya demi meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jika profit naik atau stabil, maka survavibility perusahaan juga jadi lebih terjamin, setidaknya dari sisi keuangan. Sebagai pekerja, tentu sangat sakit bila keputusan PHK diberikan secara mendadak.  Namun fakta-fakta kondisi makro-ekonomi tadi seperti konflik antar negara, pancemi, inflasi, dan kenaikan suku bunga tentu sudah menjadi peringatan untuk melihat perusahaan tempat kita kerja apakah bisa survive atau tidak dalam kondisi seperti ini. Bagaimanapun, PHK yang dilakukan perusahaan bukan hanya menyangkut ratusan atau ribuan karyawan yang terdampak, namun keputusan ini diharapkan dapat menjadi titik dorong perusahaan yang tengah menghadapi situasi yang sulit ke arah yang lebih terang setelah melewati masa-masa suram. Bukan artinya perusahaan menganggap karyawan yang di PHK adalah beban semata (meskipun pos dilaporan keuangan memang tercatat beban sih), namun semua bergantung kemampuan perusahaan untuk menanggung beban tersebut. Bila dulunya sebelum berhadapan dengan situasi seperti sekarang, perusahaan dapat menanggung beban gaji tenaga kerja sebanyak 50milliar, namun karena penurunan penjualan yang bisa ditanggung hanya tinggal 30milliar saja, lantas daripada semua karyawan diturunkan gajinya, tentu tidak etis rasanya bila seperti demikian. Langkah pastinya salah satunya adalah dengan melakukan PHK besar-besaran (pemangkasan beban terhadap gaji tenaga kerja).

Secara bisnis, keberlanjutan usaha tentu menjadi faktor paling penting yang perlu didahulukan dan demi mencapai itu banyak hal yang perlu dikorbankan. Jadi kita bicara realita, bahwa PHK besar-besaran itu adalah pengorbanan yang cukup berat, tapi ini demi kelangsungan hidup perusahaan juga (tempat kerja), jadi hindari suudzon, karena bisa jadi PHK justru adalah momen penentu nasib keberlanjutan usaha suatu perusahaan.